tirto.id - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pandapotan Sinaga menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya bukan perusahaan air bersih, namun perusahaan air minum.
Pernyataan tersebut dilontarkan Pandopatan langsung ketika memberikan keterangan pers dan berdiri di samping Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya Arief Nasrudin, selepas mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk meninjau layanan PAM Jaya di Kampung Marunda Kepu, Jakarta Utara pada Jumat (16/12/2022).
“Pak Arief, ini (PAM Jaya) bukan perusahaan air bersih, tetapi perusahaan air minum yang siap diminum. Jadi kalau mau perusahaan enggak siap diminum, jangan bikin PAM,” pungkas dia.
Selain itu, Pandopatan menuturkan bahwa banyak temuan dan pengaduan ke DPRD DKI Jakarta soal air minum. Lalu dia berharap dengan adanya layanan reservoir komunal (ground water tank) pada sembilan titik krisis air bersih di Provinsi DKI Jakarta yang bakal rampung pada Maret 2023, akan terealisasi oleh PAM Jaya.
“Itu saja usulan dari saya, tekanan saya sama Pak Arief. Terima kasih atas terobosannya, mudah-mudahan nanti semua titik-titik di pinggiran pantai ini bisa terealisasi,” kata Pandopatan.
“Tidak ada lagi pengaduan bahwa mereka (masyarakat) tidak bisa menikmati fasilitas pembangunan Jakarta terhadap air minum. Karena rata-rata yang pengaduan itu datang dari mereka-mereka, karena saluran airnya belum sampai ke jajaran dengan pantai Jakarta ini,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Arief Nasrudin menargetkan akan membangun pelayanan reservoir komunal (ground water tank) pada sembilan titik krisis air bersih di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dia menyebut reservoir komunal ini bakal beres pada bulan Maret 2023 mendatang.
Dia menjelaskan bahwa metode reservoir komunal merupakan metode yang baru pertama dirilis oleh PAM Jaya. Hal ini bertujuan untuk menggantikan metode-metode sebelumnya.
“Karena memang kami melihat ada beberapa yang harus direvisi, supaya tidak ada gesekan sosial. Selama ini kita hanya mengalirkan lewat kios air atau kemudian lewat truk tangki, sehingga kemudian jadinya masyarakat ambil dengan jerigen dan berebutan,” tutur dia.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Restu Diantina Putri
